Sejarah Pussansiad

Cybercrime terjadi bermula dari kegiatan hacking yang telah ada lebih dari satu abad yang lalu. Pada tahun 1870an, sekelompok remaja merusak sistem telepon negara dengan merubah otoritas. Beberapa peristiwa lainnya selama 35 tahun terakhir terkait kegiatan hacking sampai dengan terbentuknya Badan Siber di Indonesia sebagai berikut.

      

Awal 1960 fasilitas dengan kerangka utama komputer yang besar, seperti laboratorium kecerdasan buatan (Aftificial Intelligence) MIT menjadi tahap percobaan bagi para hacker. Pada awalnya, kata “hacker” berarti positif untuk seseorang yang menguasai komputer yang dapat membuat sebuah program melebihi apa yang dirancang untuk melakukan tugasnya.

      

Awal 1970 John Draper membuat sebuah panggilan telepon jarak kauh secara gratis dengan meniupkan nada yang tepat ke dalam telepon yang memberitahukan kepada sistem telepon agar membuka saluran. Draper yang kemudian mendapat julukan “Captain Crunch” ditangkap berulang kali dengan dakwaan pengerusakan telepon. Pergerakan sosial Yippie memulai majalah YIPL/TAP (Youth International Party Line/Technical Assistance Program) untuk menolong para hacker telepon disebut “Phreaks” membuat panggilan jarak jauh secara gratis.

      

Dua anggota dari California’s Homebrew Computer Club memulai “Blue Boxes” alat yang digunakan untuk meng-hack ke dalam sistem telepon/ Para anggotanya yang mengadopsi pegangan “Berkeley Blue” (Steve Jobs) dan “Oak Toebark” (Steve Wozniak) yang selanjutnya mendirikan Apple Computer. Awal 1980, seorang pengarang William Gibson memasukkan istilah “Cyberspace” dalam sebuah novel fiksi ilmiah yang disebut Neuromancer. Dalam satu penangkapan pertama dari para hacker, FBI menggerebek markas 414 di Milwaukee setelah para anggotanya menyebabkan pembobolan terhadap 60 komputer dari Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ke Los Alamos National Laboratory. Selanjutnya Comprehensive Crime Control Act memberikan yuridiksi Secret Service lewat kartu kredit dan penipuan komputer. Dua bentuk kelompok hacker, The Legion of Doom di Amerika Serikat dan The Chaos Computer Club di Jerman.

      

Akhir 1980 penipuan komputer dan tindakan penyalahgunaan memberi kekuatan lebih lagi bagi otoritas federal. Computer Emergency Response Team dibentuk oleh agen pertahanan Amerika Serikat bermarkas pada Carnegie Mellon University di Pittsburgh. Misinya adalah untuk menginvestigasi perkembangan volume dari penyerangan pada jaringan komputer.

      

Seorang hacker bernama Kevin Mitnick, pada usianya yang ke-25 tahun, secara rahasia memonitor email dari MCI dan pegawai keamanan Digital Equipment. Dia dihukum karena merusak komputer dan mencuri software dimana hal itu dinyatakan bersalah dan akhirnya menjalani hukuman satu tahun penjara.

      

Pada Oktober 2008 muncul suatu virus baru bernama Conficker (Disebut juga Downup, Downandup dan Kido) yang terkategori sebagai virus worm. Conficker menyerang Windows dan paling banyak ditemukan dalam Windows XP. Windows segera merilis patch untuk menghentikan worm ini pada tanggal 15 Oktober 2008. Heinz Heise memperkirakan Conficker telah menginfeksi 2,5 juta PC pada 15 Januari 2009, sementara The Guardian memperkirakan 3,5 juta PC terinfeksi. Selanjutnya pada 16 Januari 2009, worm ini telah menginfeksi hampir 9 juta PC yang menjadikannya salah satu infeksi paling cepat menyebar dalam waktu singkat.

      

Cybercrime terjadi di Indonesia sejak 1983, terutama di bidang perbankan. Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia secara umum terjadi insiden pembajakan program komputer, cracking, penggunaan kartu kredit pihak lain (Carding), pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain. Selain itu, kasus kejahatan lain yang menggunakan komputer di Indonesia antara lain penyelundupan gambar-gambar porno melalui internet (Cyber Smuggling), penjebakan (Mousetrapping), pesan sampah (Spam/Junk Mail), intercepting, cybersquatting, typosquatting. Sedangkan kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer antara lain cracking, defacing, DDos Attack, penyebaran virus (worm) dan pemasangan logic bomb.

Pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah telah dilakukan oleh insan persandian sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari Jawatan Teknik Bagian-B Kementerian Pertahanan pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan semasa ibu kota pemerintahan berada di Jogjakarta maupun saat terjadi pemberlakuan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi hingga untuk mendukung komunikasi dengan pejuang di garis depan, perlawanan bersenjata hingga kegiatan diplomasi di Kemeterian Luar Negeri serta Perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, Den Haag dan New York.

      

Di awal-awal masa perjuangan pasca kemerdekaan, Menteri Pertahanan Amir Syarifoeddin memandang perlu adanya pengamanan komunikasi di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang sehingga pada 4 April 1946 dr. Roebiono Kertapati diperintahkan untuk membentuk Dinas Code yang kemudian seiring dengan berkembangnya cakupan tanggung jawab pengamanan komunikasi melembaga menjadi Djawatan Sandi dengan surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 11/MP/1949 bertanggal 2 September 1949. Konteks sejarah tersebut membuat 4 April ditetapkan sebagai Hari Lahir Persandian Republik Indonesia yang kini tetap dilestarikan sebagai tonggak lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara sebagai institusi keamanan informasi saat ini.

Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan dan tanggung jawabnya, melalui SK Presiden RIS Nomor 65/1950 bertanggal 14 Februari 1950, lingkup penugasan Djawatan Sandi yang semula berada di bawah Menteri Pertahanan dan hanya melayani lingkungan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang menjadi berada langsung di bawah Presiden melayani seluruh kementerian yang ada pada saat itu.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7/1972 tanggal 22 Februari 1972, nama Djawatan Sandi berubah menjadi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Sejalan dengan konsolidasi dan penataan struktur kelembagaan pemerintah pada waktu itu, landasan hukum Lembaga Sandi Negara terus diperbarui, berturut-turut pada 18 Juli 1994 dengan Keppres Nomor 54/1994, selanjutnya pada 7 Juli 1999 dengan Keppres Nomor 77/1999 dan terakhir melalui Keppres 103/2001.

      

Kini terhitung mulai 19 Mei 2017 nama Lemsaneg berganti menjadi Badan Sandi dan Siber Negara sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan kewenangan, tugas, dan fungsi yang tumpang tindih diantara Lembaga terkait siber seperti Kominfo, BIN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Polri.